Pengantar Ekonomi Makro Tentang Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah

“PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH”

Tugas ini Ditulis dan Disusun Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas pada Mata Kuliah

“Pengantar Ekonomi Makro”

Dosen Pengampu : Aminin, SE, M.Si.

 

Kelompok 11

·      Ida Muhlida                         (1562025)

·      Messy Yuni Supriyanti        (1562129)

·      Kikyi Rachmad Tulloh       (1562133)

·      Umi Khasanah                     (1562157)

AKUNTANSI KS 01

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

PGRI DEWANTARA JOMBANG

2016

 KATA PENGANTAR

            Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas Pengantar Ekonomi Makro dengan judul “PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH”

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aminin, SE, M.Si. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, karena materi yang di berikan dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kelompok sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini.

            Semoga makalah ini memberikan informasi bagi kita semua dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua khususnya Mahasiswa/i STIE PGRI Dewantara Jombang.

                                   

                                                                                                            Jombang, 22 September 2016

           

                                                                                                            Penulis

                                                                                                            Kelompok XI

iiKATA PENGANTAR

            Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas Pengantar Ekonomi Makro dengan judul “PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH”

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aminin, SE, M.Si. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, karena materi yang di berikan dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kelompok sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini.

            Semoga makalah ini memberikan informasi bagi kita semua dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua khususnya Mahasiswa/i STIE PGRI Dewantara Jombang.

                                   

                                                                                                            Jombang, 22 September 2016

           

                                                                                                            Penulis

                                                                                                            Kelompok XI

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL....................................................................................................   i

KATA PENGANTAR ....................................................................................................    ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................    iii

BAB I     PENDAHULUAN ...........................................................................................    1

               1.1   Latar Belakang ............................................................................................    1  

               1.2    Rumusan Masalah ......................................................................................    1

               1.3    Tujuan ........................................................................................................    1

BAB II    PEMBAHASAN ..............................................................................................    2

               2.1   Pengertian pengangguran  ...........................................................................    2

               2.2   Jenis-jenis pengangguran ............................................................................    3

               2.3   Model teori neo klasik terhadap pasar tenaga kerja ....................................    7

               2.4   Pengangguran dan inflasi melalui kurva phillips .........................................    9

               2.5   Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran .........................................    15

BAB III   PENUTUP                                                                                                            19

                3.1  Kesimpulan .................................................................................................    19  

                3.2  Saran ...........................................................................................................    19

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................................    20

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran adalah masalah ekonomi utama yang harus dihadapi setiap masyarakat. Masalah ekonomi itu dapat mewujudkan efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghadapi efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini perlu bertujuan untuk menerangkan bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian pada hakikatnya bab ini menjelaskan dua hal yakni pengangguran dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dua bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan yaitu Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian pengangguran?

2.      Apa jenis-jenis pengangguran?

3.      Bagaimana model neo klasik tentang pasar tenaga kerja?

4.      Bagaimana fenomena pengangguran melalui kurva philips?

5.      Apa sajakah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran?

1.3 Tujuan

1.      Untuk mengetahui arti pengangguran.

2.      Untuk mengetahui jenis-jenis pengangguran.

3.      Untuk mengetahui model neo klasik tentang pasar tenaga kerja.

4.      Untuk mengetahui hubungan pengangguran melalui kurva philips.

5.      Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah salah satu masalah yang ada dalam ekonomi makro yang berhubungan langsung dengan manusia (N.Gregory Mankiw, 2006:154). Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja (jumlah orang yang bekerja dan jumlah penganggur). Pengangguran adalah (penduduk yang berumur 15-59 tahun, ada beberapa negara lain memakai kategori 15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, yang siap bekerja dan melakukan usaha spesifik untuk menemukan pekerjaan selama empat minggu sebelumnya. Apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba mencari pekerjaan, walaupun umur mereka seperti di atas, maka mereka tidak termasuk golongan Angkatan Kerja. Golongan masyarakat seperti itu adalah pelajar sekolah menengah (sebelum tingkat universitas), mahasiswa dan ibu rumah tangga. Dengan demikian,  jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja pada suatu waktu tertentu adalah banyaknya jumlah penduduk yang berada dalam lingkungan umur di atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Adapun Definisi Pengangguran Menurut Para Ahli diantaranya:

·       Menurut Sadono Sukirno (355:2004)

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. 

·       Menurut Ida Bagoes Mantra

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. 

·       Menurut Payman J. Simanjuntak

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat penganggurannya rendah.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara perbandingan (rasio) antara jumlah orang yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut Tingkat Pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari  persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (Dornbusch, 1997:196).

2.2 Jenis-Jenis Pengangguran

1.      Pengangguran Berdasarkan Jam Kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dibedakan menjadi 2 yaitu,

a)    Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. 

b)   Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. 

2.      Pengangguran Berdasarkan Penyebab Terjadinya

Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berkut:

a.    Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja, maka perekonomian itu sudah dianggap mencapai kesempatan kerja penuh (full employment). Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Pengangguran Friksional merupakan bagian pengangguran yang disebabkan oleh berjalan normalnya pasar tenaga kerja, istilah itu dgunakan untuk menunjukkan masalah pencocokan pekerjaan/keterampilan jangka pendek.

b.    Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan konsisten. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi dan mendorong pengusaha menaikkan produksi. Akibatnya, lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan sangat banyak. Kemerosotan permintaan agregat ini membuat perusahaan-perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup usahanya. Akibatnya, pengangguran akan bertambah. Kejadian ini terjadi dalam siklus konjungtur suatu negara yang mengalami masa resesi dan masa depresi perekonomian. Pada masa resesi dan depresi banyak perusahaan memberhentikan pekerjanya karena ketidakmampuan untuk memberikan upah sehingga terjadi pengangguran besar-besaran. Pengangguran karena hal tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Misalnya pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi.

Resesi adalah periode dimana GDP riil menurun selama sekurang-kurangnya dua trieulan berturut-turut. Ditandai dengan menurunnya keluaran dan meningkatnya pengangguran, sedangkan Depresi adalah resesi yang lama dan dalam. Namun resesi dapat membantu mengurangi inflasi dan dapat meningkatkan efisiensi karena mendorong perusahan yang tidak efisien dalam perekonomian keluar dari bisnis dan mendorong perusahaan yang masih bertahan hidup untuk mengurangi pemborosan dan mengelola sumber daya mereka lebih baik.

c.     Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemunduran ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor. Pertama, adanya barang baru yang lebih baik. Kedua, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut. Ketiga, biaya produksi sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing. Keempat, ekspor produksi industri sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemunduran tersebut akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun. Hal ini menyebabkan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran jenis ini disebut sebagai pengangguran struktural atau pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Misalnya Negara Agraris yang berubah menjadi Negara Industri, lahan-lahan pertanian digunakan untuk pabrik sedangkan tenaga kerjanya belum memiliki keterampilan di sektor industri.

d.    Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat juga disebabkan oleh adanya penggantian tenaga kerja oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Contohnya, racun gulma dan rumput bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Demikian juga, mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan lahan, dan memungut hasil. Di pabrik-pabrik, robot telah menggantikan kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengangguran mesin dan kemajuan teknologi ini dinamakan pengangguran teknologi.

3.      Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi empat yaitu:

a)         Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini terjadi karena pertambahan lapangan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka waktu yang cukup panjang adalah mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu sehingga dinamakan pengangguran terbuka.

b)        Pengangguran Tersembunyi

Di negara berkembang seringkali ditemui jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan ini digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c)         Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sekotor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Selain itu, para petani tidak begitu aktif antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d)        Setengah Menganggur

Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu adapula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris: underemployed.

Penyebab dan Dampak Akibat dari Pengangguran

Pengangguran dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya adalah :

·      Jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya,

·      Penduduk yang relatif banyak,

·      Pendidikan dan keterampilan yang rendah,

·      Teknologi yang semakin Modern,

·      Aggregate Demand Unemployment

Pengangguran ini muncul karena rendahnya permintaan output ekonomi, sehingga selanjutnya berdampak pada rendahnya permintaan tenaga kerja (low derived demand). Sebaliknya, bila permintaan output tinggi (high aggregate demand), bukan hanya akan menghilangkan pengangguran jenis ini, tetapi malah akan tercipta lebih banyak lagi kesempatan kerja, bahkan situasi ini dapat mengurangi pengangguran struktural dan friksional yang terjadi sebelumnya.

·      Kekakuan Upah Riil, Gagalnya upah melakukan penyusuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.

·      ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu Negara.

Dampak yang diakibatkan dari pengangguran adalah :

·      Produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang

·      Menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

·      Menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

·      Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

·      Menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

·      Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

2.3  Model Teori Neo Klasik Terhadap Pasar Tenaga Kerja

A.    Sejarah Perkembangan Teori Neo Klasik

Perkembangan dunia diikuti juga oleh perkembangan pemikiran disemua bidang kehidupan, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Perkembangan awal mengenai teori ekonomi klasik dilanjutkan oleh munculnya teori neoklasik.

Teori organisasi Neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori organisasi Neoklasik merubah, menambah, dan dalam banyak  hal memperluas teori klasik. Teori Neoklasik didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai kelompok dengan tujuan bersama. Bila pada teori klasik banyak menitik beratkan pembahasannya pada struktur, tata tertib, organisasi formal, factor-faktor ekonomi dan rasionalitas tujuan sedangkan teori neoklasik banyak menekankan pentingnya aspek social dalam pekerjaan atau organisasi informal dan aspek psikologis (emosi).

 Para ahli klasik mengasumsikan tarif upah menyesuaikan diri untuk menyamakan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, karenanya pengimplikasiannya bahwa pengangguran tidak ada. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (marginal utility). Sebagai contoh, seseorang memutuskan untuk membeli sandwich kedua berdasarkan seberapa penuh mereka setelah yang pertama, perusahaan mempekerjakan karyawan baru berdasarkan kenaikan diharapkan karyawan akan membawa keuntungan. Hal ini berbeda dengan pengambilan keputusan agregat ekonomi politik klasik dalam hal ini menjelaskan bagaimana barang vital seperti air bisa murah, sedangkan kemewahan bisa mahal. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gossen, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai Hukum Gossen I dan II. Hukum Gossen I menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan Hukum Gossen II, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya.

B.     Pokok Pikiran Teori Neo Klasik

Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk berbagai pendekatan untuk ekonomi berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan, sering dimediasi melalui maksimalisasi hipotesis utilitas dengan pendapatan terbatas individu dan dari keuntungan dengan biaya terbatas perusahaan yang menggunakan informasi yang tersedia dan faktor-faktor produksi, sesuai dengan teori pilihan rasional.

Ekonomi neoklasik bertumpu pada tiga asumsi, meskipun cabang-cabang tertentu dari teori neoklasik mungkin memiliki pendekatan yang berbeda:

1.    Orang-orang memiliki preferensi rasional antara hasil yang dapat diidentifikasi dan terkait dengan nilai.

2.    Individu memaksimalkan utilitas dan perusahaan memaksimalkan keuntungan.

3.    Orang bertindak independen atas dasar informasi yang lengkap dan relevan.

Menurut Marx nilai komoditas sepadan dengan input - input tenaga kerja. Hanya tenaga kerja yang dapat menghasilkan laba. Namun bagi kaum Neo - Klasik, teori nilai kerja Marx tidak mampu menggambarkan secara jelas mengenai nilai suatu komoditas. Dengan pendekatan marginal, kaum Neo - Klasik mengatakan bahwa faedah suatu komoditas akan semakin menurun dengan semakin banyak terpenuhinya kebutuhan akan komoditas itu. Dan selalu berubah sejalan dengan bertambahnya kuantitas yang kita konsumsi. Bila individu meminta suatu komoditas tertentu maka utility yang diterima bertambah. Tambahan kuantitas komoditi akan menambah besar utility total yang diterima. Namun meski utility total terus meningkat, pada titik tertentu utility total akan mencapai titik jenuh dan utility marginal menjadi nol.

Inilah konsep dasar mengenai marginal utility, yang merupakan salah satu kontribusi madzab Neo - Klasik. Keadaan ini menghasilkan hukum yang disebut sebagai Law of Deminishing Marginal Utility ( hukum utilitas marginal yang semakin berkurang ). Hukum ini mengatakan bahwa jumlah tambahan utilitas marginal akan menurun ketika seseorang semakin banyak mengkonsumsi barang yang sama. Hal ini dapat digambarkan seperti berikut.

Pada gambar diatas terlihat utility total meningkat seiring pertambahan konsumsi, namun dengan proporsi yang semakin menurun. Daerah yang diarsir menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin menurun (marginal utility yang semakin menurun). Pada titik tertentu yang terjadi pada titik D, total utility mencapai titik jenuh. Pada saat total utility mencapai titik jenuh, tambahan kepuasan sama dengan nol yang diperlihatkan pada kurva marginal utility.

Gambar diatas menyiratkan the law of deminishing marginal utility digambarkan dengan kurva yang mempunyai kemiringan negatif. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa kurva total utility yang digambarkan berbentuk kurva cembung ke atas.

2.4  Pengangguran dan Inflasi Melalui Kurva Phillips

A.      Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus-menerus selama periode waktu tertentu (inflasi berkepanjangan). Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang merupakan penurunan tingkat harga keseluruhan.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi seringkali digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi biasanya macam barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing.

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembanng lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.

Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi HiperInflasi, keadaan perkonomian menjadi kacau balau. Dan Perekonomian menjadi lemah, banyak orang yang tidak bersemangat menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap dan digantikan dengan Hoarding yaitu, menyimpan dalam bentuk barang bukan uang.

Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga kenaikan harga akan terjadi sangat cepat dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya.

Berdasarkan laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau berdasarkan atas parah tidaknya, Inflasi terbagi atas :

– Inflasi Ringan (Kurang dari 10 % per tahun)

– Inflasi Sedang (Antara 10%-30% per tahun)

– Inflasi Berat (Antara 30%-100% per tahun)

– Inflasi Hyper (Antara 100%- >100% per tahun)

B.       Keterkaitan Antara Inflasi Dengan Pengangguran Berdasarkan Kurva Phillips

Hubugan antara tingkat harga (inflasi) dan tingkat pengangguran disebut kurva phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi3.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat pada kurva permintaan agraret (AD). Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

Argumentasi untuk menjelaskan kurva phillips di atas dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut :

Laju inflasi = Tingkat kenaikan upah – Tingkat kenaikan produktivitas

 

Sifat keterkaitan di antara inflasi harga dan tingkat pengangguran :

Pada waktu pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relative lambat, akan tetapi semakin rendah pengangguran, semakin tinggi tingkat inflasi yang berlaku.

Dari kurva phillips dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi harapan inflasi akan semakin cepat pula kenaikan tingkat upah.

 

Jadi, di teori ekonomi makro, ada perdebatan klasik masalah inflasi dan pengangguran yang dikenal luas dengan Kurva Phillips (yang sebetulnya belum terbukti salah dan benar secara umum di semua ekonomi/negara),. Kurva tersebut menggambarkan adanya hubungan negatif antara laju inflasi dengan pengangguran: Laju inflasi tinggi, pengangguran rendah (dan output tinggi). Akan tetapi kebalikannya juga justru dapat terjadi yakni kenaikan harga-harga secara umum, yang dilihat dari laju inflasi akan menurunkan output (produksi nasional) dan dengan sendirinya meningkatkan pengangguran. Hubungan inflasi, output dan pengangguran (tiga hal yang sangat sentral dalam kebijakan makroekonomi) sangat ditentukan oleh aggregat penawaran dan permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Apabila aggregat permintaan meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat (dengan sendirinya akan berkurang) dan produksi nasional juga meningkat (dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi meningkat). Akan tetapi, sebaliknya kenaikan aggregat permintaan tersebut akan menaikkan harga-harga (meningkatkan laju inflasi). Ini yang dinamakan hubungan negatif inflasi dan pengangguran.

C.      Pergeseran pada Kurva Phillips

 

Pergeseran Kurva Phillips dapat di jelaskan melalui beberapa tahapan periode berikut :

1. Periode Awal

Pada periode ini, tingkat pengangguran berada pada tingkat normal dan tidak terdapat permintaan atau penawaran yang moncolok.

2. Periode Kedua

Peningkatan yang cepat pada output selama ekspansi ekonomi menurnkan tingkat pengangguran. Seiring menurunnya pengangguran, perusahaan cenderung merkrut pekerja lebih banyak lagi dan memberikan peningkatan upah yang lebih besar dari biasanya. Saat output melebihi potensinya, utilitas kapasitas meningkat dan penggelembungan dana meningkat, upah dan harga mulai naik.

3. Periode Ketiga

Dengan naiknya inflasi maka perusahaan dan pekerja akan mengharapkan inflasi yang lebih tinggi. Harapan inflasi yang lebih tinggi tampak dalam keputusan upah dan harga.Tingkat ekspetasi inflasi lalu meningkat.Tingkat ekspetasi meningkat diatas Kurva Philips awal yang menunjukkan tingkat ekspetasi inflasi yang lebih tinggi.

4. Periode Akhir

Pada periode akhir, dengan melambatnya perekonomian, kontraksi pada kegiatan ekonomi membawa output kembali ke potensinya semula dan meningkatkan pengangguran kembali ke tingkat wajar di titik D. Karena tingkat ekspektasi inflasi mengingkat, tingkat inflasi pada periode 4 menjadi lebih besar dari periode 1, meskipun tingkat penganggurannya sama.

Faktor Penentu Pergeseran/Perubahan Kurva Philips

Faktor utama yang menentukan pergeseran atau perubahan pada Kurva Phillips adalah tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran. Tinggi rendahnya tingkat Inflasi dan Pengangguran dapat merubah arah dari Kurva Phillips itu sendiri. Tetapi selain tingkat Inflasi dan Pengangguran, pergeseran Kurva Phillips juga dapat di sebabkan oleh beberapa hal lain meski faktor tersebut juga tidak terlepas dari masalah Inflasi dan Pengangguran. Faktor tersebut antara lain :

1.    Demografi

Masalah Kependudukan atau tinggi rendahnya jumlah penduduk di suatu negara akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada pergesern Kurva Phillips.

2.    Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Dalam kondisi keseimbangan pasar kerja, secara alamiah akan selalu terdapat pengangguran. Dalam Kurva Phillips, pengangguran alamiah tersebut di buktikan dengan adanya titik potong antara Kurva Phillips dan sumbu horizontal.

D.      Trade Off Jangka Pendek Dalam Kurva Phillips

Kurva Phillips adalah kurva yang menunjukan pertukaran (Trade Off) di antara dua ukuran kinerja ekonomi yaitu, Inflasi dan Pengangguran. Kurva ini menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran dan untuk mengurangi pengangguran mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi.

Bentuk Kurva Phillips memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran menurun ataupun sebaliknya. Hal ini mencerminkan kurva permintaan agraret (AD). Namun jika menunjukkan hubungan positif antara tingkat upah dan tingkat pengangguran, maka hubungan ini menggambarkan kurva penawaran agraret (AS). Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak mungkin terjadi secara bersamaan yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat penggaguran menurun, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

Dalam jangka pendek, penurunan satu tingkat berarti menaikkan yang lainnya. Tetapi Kurva Phillips jangka pendek cenderung bergeser terus selama inflasi yang di harapkan. Kurva Phillips jangka pendek dapat bergeser karena perubahan ekspektasi dan guncangan terhadap penawaran agregat.

Perubahan negatif yang besar dalam penawaran agregat, dapat memperburuk pertukaran (Trade Off) jangka pendek antara pengangguran dan inflasi. Guncangan tersebut membuat kebijakan pertukaran (Trade Off) kurang menguntungkan antara inflasi dan pengangguran.

Pada tahun 1960, Friedman dan Phelps menyimpulkan bahwa inflasi dan pengangguran tidak terkait dalam jangka panjang melainkan jangka pendek. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku (Sticky Price) sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel.

Inflasi yang diharapkan menjelaskan sebab adanya pertukaran (Trade Off) antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Seberapa cepat pertukaran (Trade Off) jangka pendek menghilang, tergantung pada seberapa cepat pemerintah sebagai penentu kebijakan menyesuaikan harapan atau pertumbuhan ekonomi bangsanya.

E.       Fenomena Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia

Inflasi dan pengangguran adalah masalah pelik yang selalu dihadapi oleh Negara Indonesia terkait belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi. Kurva Phillips yang menggambarkan tradeoff antara inflasi dan pengangguran tidak berlaku di Indonesia. Kecenderungan yag sesuai dengan kurva Phillips didapatkan dari hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Antara pengangguran dengan inflasi tidak dapat diprioritaskan mana yang akan ditangani terlebih dahulu, semuanya tergantung pada kondisi perekonomian. Penanggulangan pengangguran merupakan komitmen nasional serta dibutuhkan kebijakan makro dan mikro dalam penanganannya.

Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi yang terjadi pada suatu negara dapat digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiperinflasi (hyper inflation).

Tujuan negara membangun adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka masalah pengangguran yang tinggi merupakan kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu negara di manapun. Inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi yang utama yang sering dihadapi oleh masyarakat suatu negara. Jika masalah inflasi dan pengangguran tidak terkendali, maka kedua masalah tersebut dapat mewujudakan efek buruk baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik serta lingkungan dan budaya. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut, secara sederhana yakni secara ekonomi makro diperlukan berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif. Dalam teori kurva Phillips, pengangguran yang tinggi memang akan cenderung mengurangi inflasi. Namun yang menarik di Indonesia fenomena yang sering terjadi adalah ketika pengangguran tinggi tingkat inflasi juga masih tetap tinggi. Padahal, tujuan yang selalu dikehendaki untuk kedua masalah tersebut adalah rendah.

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Kurva Philips di negara Indonesia hubungan menunjukkan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah tradeoff melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amierrudin Saliem dengan data inflasi dan pengangguran Indonesia tahun 1976 hingga 2006 yang juga menunjukkan hubungan yang positif antara pengangguran dan inflasi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran.

                        Adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Kenaikan harga BBM ini pada akhirnya akan meningkatkan harga akibat kelangkaan pasokan dan gangguan distribusi di berbagai daerah. Dengan alasan inilah maka hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dengan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva phillips. Alasan lainnya adalah bahwa dalam kurva Phillips hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku “sticky price” sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel. Dengan kata lain pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran akan positif.

2.5    Kebijakan Pemerintah Mengatasi Pengangguran

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.

Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga.
2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.
3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat.
4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan pengerjaan dari faktor-faktor produksi.
6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.
7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

A.    Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya pemerintah  dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1.      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2.      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.      Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

B.     Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau Bank Central yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.Di dalam kebijakan moneter hal yang biasa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu adalah menahan inflasi, dan mendorong usaha pembangunan nasional.Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral dengan cara langsung atau tidak langsung.

·       Kebijakan moneter langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan.

·       Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

·       Kebijakan  Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar

·       Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

a.    Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

b.    Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral.Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

c.    Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib.Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d.    Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengangguran adalah (penduduk yang berumur 15-59 tahun, ada beberapa negara lain memakai kategori 15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, yang siap bekerja dan melakukan usahaspesifik untuk menemukan pekerjaan selama empat minggu sebelumnya.

 Para ahli klasik mengasumsikan tarif upah menyesuaikan diri untuk menyamakan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, karenanya pengimplikasiannya bahwa pengangguran tidak ada. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (marginal utility).

Hubugan antara tingkat harga (inflasi) dan tingkat pengangguran disebut kurva phillips. Sedangkan kurva yang menunjukan pertukaran (Trade Off) di antara dua ukuran kinerja ekonomi yaitu, Inflasi dan Pengangguran. inflasi dan pengangguran tidak terkait dalam jangka panjang melainkan jangka pendek. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku (Sticky Price) sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel.

3.2 Saran

Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Website :

https://ayutyasgotocampus.wordpress.com/2015/07/16/trade-off-jangka-pendek-inflasi-pengangguran/

http://pemuda-bali.blogspot.co.id/2015/01/kurva-philips-yaitu-menggambarkan.html

http://esteleeeloraakbariainlampung.blogspot.co.id/2014/10/makro-pengangguran-inflasi-dan.html

http://dianapitasari97.blogspot.co.id/2014/11/makalah-ekonomi-makro-pengangguran.html

https://rerenie.wordpress.com/2013/05/17/pengangguran-inflasi-dan-kebijakan-pemerintah/

Referensi Buku :

N.Gregory Mankiw. 2006. Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.

Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 1997. Ekonomi Makro. Jakarta : Erlangga.

E. Karl Case dan Ray C. Fair. 2004. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. Jakarta : PT. Indeks.